Menkeu Sri Mulyani: Pertumbuhan Kuartal I-2022 Positiff Merata Di Seluruh Daerah

"Kinerja ekonomi di berbagai provinsi menguat seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 di tanah air. Semua pulau di Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif di awal tahun 2022. Yang bagus tentu dari pertumbuhan kuartal I ini adalah cukup merata di seluruh sektor di seluruh daerah,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip

MAU TAHU! Inilah Prioritas Belanja APBN Di Tahun 2023

“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp349-332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. Selanjutnya, belanja pemerintah juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu memaparkan alokasi anggaran kesehatan mengalami peningkatan signifikan

Menkeu Sri Mulyani: APBN Akan Merumuskan Langkah-Langkah Pengamanan Tekanan Global

"Keadaan geopolitik Rusia–Ukraina menjadi risiko ancaman pemulihan ekonomi karena memicu kenaikan harga-harga komoditas domestik. Kenaikan yang luar biasa dari harga komoditas mempengaruhi APBN. Di satu sisi memberikan daya tambah penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat juga merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat

Menkeu Sri Mulyani: Upaya Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat, Momentum Ekonomi, Dan APBN

“Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk

Menkeu Sri Mulyani: Antisipasi Inflasi Global, Pemerintah Optimalkan APBN Jaga Daya Beli Masyarakat Dan Dorong Pemulihan Ekonomi

“Dari sisi APBN, kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Bapak Presiden telah menginstruksikan untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil, untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi,

Menkeu Sri Mulyani: Inflasi Indonesia Sangat Rendah Diantara Banyak Negara Maju

"Tingkat inflasi Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan dengan banyak negara maju, bahkan di negara berkembang lainnya. Tahun lalu, kita mengalami inflasi yang relatif sangat ringan di 1,6 persen. Januari dan Februari kami memiliki sedikit peningkatan di atas 2 persen. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju atau bahkan

Menkeu Sri Mulyani: Presidensi G20 Perkuat Arsitektur Kesehatan Global, Indonesia Bahas Tiga Isu Prioritas

"Presidensi G20 Indonesia akan menjadi momentum untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Tujuannya adalah untuk membangun ketahanan dunia agar lebih siap menghadapi ancaman di bidang kesehatan. Indonesia mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global guna membangun dunia yang lebih tangguh terhadap pandemi dan guncangan di masa depan. Kami akan meninjau

Menkeu Sri Mulyani: Dua Pilar Perpajakan Internasional G20 Mulai Dilaksanakan Tahun 2023

"Bahwa dua pilar prinsip perpajakan internasional mengenai perpajakan di sektor digital dan global minimum taxation telah disepakati dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pilar pertama dan kedua bisa disepakati dan dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada tahun 2023,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Presidensi

Presidensi G20, Menkeu Sri Mulyani: Jaga Pemulihan, Berbagai Tantangan Yang Timbul Akibat Pandemi Perlu Segera Ditangani

“Indonesia memegang masa Presidensi G20 pada momentum yang sangat menantang. Di tahun ini, penanganan dampak ekonomi dan finansial dari pandemi, serta akses vaksin yang belum merata masih menjadi prioritas utama. Meskipun demikian, terdapat risiko dari sisi pengaturan kebijakan makro-fiskal salah satunya yaitu kebijakan khusus di masa pandemi yang tidak dapat

Top