Perputaran Dana Pinjol Capai Rp260 triliun, Pemerintah Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola

SIMAK! Inilah Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal

“Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal,” jelas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo,

Menkominfo, Johny G. Plate: Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

“Dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibahas/dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden Joko Widodo menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan pers bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Menkeu Sri Mulyani: Performa APBN Meningkat, Pajak Tumbuh 9,5 Persen Dan Bea Cukai 30,4 Persen

"Pemulihan ekonomi nasional terindikasi membaik seiring keberhasilan penanganan kasus COVID-19 yang terus berlanjut pada Kuartal III-2021. Momentum ini perlu dipertahankan dengan menjaga optimisme publik atas perbaikan kinerja kebijakan fiskal dalam APBN. Ini merupakan suatu hal yang positif dan harus terus dijaga,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi

Menkeu, Sri Mulyani: Per Agustus 2021, Kinerja Dan Realisasi APBN Terjaga Ekonomi Nasional Membaik

"Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terindikasi membaik, sampai dengan Agustus 2021 APBN juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen. Belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi. Belanja barang yang dilakukan oleh

GOOD NEWS! Menkeu, Sri Mulyani: Juli 2021, Pendapatan Negara Tumbuh Positif

"Pendapatan negara tumbuh positif didorong oleh peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan bulan Juli 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.031,5 triliun atau tumbuh 11,8% (yoy), dengan rincian penerimaan pajak terealisasi Rp647,7 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy), penerimaan bea cukai terealisasi Rp141,2 triliun

Menkeu, Sri Mulyani: Lima Prioritas Kebijakan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Dukung Pemulihan Daerah

“Pemerintah sependapat untuk terus memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan TKDD tahun 2022 yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan, terutama di dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang

SIMAK! Poin Penting Presiden Joko Widodo Saat Sampaikan Anggaran TKDD, Pendapatan Negara, Dan Rencana Defisit Anggaran Dalam RAPBN 2022

“Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” jelas Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah

Presiden Jokowi: Konsolidasi Reformasi Fiskal Harus Terus Dilakukan Secara Menyeluruh, Bertahap, Dan Terukur

“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” ujar Presiden Jokowi saat

Presiden Jokowi: Pemerintah Dorong Hilirisasi, Investasi, Dan Ekspor Untuk Ekonomi Nasional Yang Lebih Produktif

“Implementasi Undang-undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah. Kesempatan ini

Top