PNS Protes THR, Mendagri, Tito: Harus Bersyukur, Situasi Sedang Sulit Masih Dapat THR

"Makanya kita terima kasih kepada menteri keuangan dan Bapak Presiden Joko Widodo, kita masih diberikan THR di tengah situasi sulit. Kita harus bersyukur betul," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjukkan kejengkelannya terkait sebagian pegawai negeri

Mendagri, Tito: Pemda Percepat Realisasi APBD 2021 Dengan Program-Program Padat Karya

"Pemerintah daerah (pemda) agar melakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan program-program padat karya, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa sedapat mungkin program-program yang dibuat di tengah situasi pandemi ini adalah program-program yang padat karya. Program-program yang

Belajar Dari India, Mendagri, Tito: Jangan Lengah, Masyarakat Harus Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

"Sehubungan dengan kasus Covid-19 di India yang kian melonjak, jangan lengah, kita jangan mengulang, belajar dari problem yang ada di India,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Penyerahan Bantuan dari Pihak Ke-3 kepada Ketua Umum TP PKK, di Gedung PKK Ditjen Pemdes Kemendagri, Jakarta Selatan, Rabu,

Mendagri, Tito: Kepala Daerah Harus Jadi Role Model Dan Suri Tauladan Dalam Penegakan Prokes

“Leadership, saya minta kepemimpinan, leadership, saya minta menjadi role model, menjadi tokoh yang bisa ditiru oleh masyarakat dalam berbagai hal, termasuk masalah Covid misalnya. kepala daerah menjadi role model dalam dalam berbagai hal, terutama dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19. Beberapa kasus kita lihat (oknum) kepala daerah, dibully karena kumpul rame

TOK! Kemendagri: Sesuai Amanah UU, Pilkada Serentak Tetap Tahun 2024

"Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada," ujar Dirjen Politik dan

Kemendagri: PPKM Berbasis Mikro Libatkan Partisipasi Seluruh Unsur Masyarakat

“Pemberlakuan PPKM level mikro ini menuntut kolaborasi, kerja sama dan partisipasi dari masyarakat di level komunitas, sehingga seluruh masyarakat, seluruh unsur masyarakat, semuanya ikut serta berpartisipasi. Aparat desa dan kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK , Dasawisma, Karang Taruna, remaja masjid,

Mendagri, Tito: Ajarkan Toleransi Dalam Keberagaman Sejak Dini

“Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” terang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam peluncuran

SAH! Enam Keputusan Utama Aturan SKB Tiga Menteri

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri. Tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia, Rabu,

SIMAK! Tiga Hal Penting Dalam Menyusun SKB Tiga Menteri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan

SIMAK! Fokus 2 Hal Penggunaan APBD 2021 Dan Percepatan Kemudahan Investasi Di Daerah

“Surat edaran ini juga sebetulnya juga melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019,” jelas Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori

Top