"Kita menghadapi, ke depan ini, berbagai krisis global ini, baik krisis pangan, energi yang berimbas kepada sektor keuangan, dan bisa berimbas kepada sektor lain, keamanan, politik, dan lain-lain," jelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di kantor Kemendagri selepas melantik Heru Budi Hartono, SE MM sebagai Penjabat Gubernur Daerah
Kemendagri
Mendagri Tito: Kendalikan Inflasi, Tidak Bisa Pemerintah Pusat Sendiri Yang Bekerja
"Kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat sendiri yang bekerja,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian
Tidak Ada Level 4, Ni Daerah PPKM Level 3 Dan 2 Di Jawa-Bali Periode 21 September Hingga 4 Oktober 2021
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan peraturan yang ditandatangani Tito pada tanggal 20 September 2021 dan berlaku mulai
Semarang Level 2, Inilah Wilayah PPKM Level 4, 3, Dan 2 Di Jawa-Bali Periode 14-20 September 2021
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan peraturan yang ditandatangani Tito pada tanggal 13 September 2021 dan berlaku mulai
Kemendagri: Catat! Saat Ini Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Untuk Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan
"Pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Direktur
PPKM Di Perpanjang, Mendagri Tito: Bersama, Kepala Daerah Harus Bangun Koordinasi Dengan Ormas Dan Tokoh Masyarakat
“Jadi kita mohon juga kerja sama dari semua pihak termasuk nonpemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Ormas, OKP mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Sosial dan Menteri
SIMAK! Diperpanjang Hingga 2 Agustus, Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Sekaligus Terkait Pelaksanaan PPKM
“Kami sudah menerbitkan Instruksi Mendagri, ada tiga, Nomor 24, Nomor 25, dan Nomor 26. Substansinya dibuat oleh tim bersama oleh dari kantor Kemenko Marinves, kemudian Kemenko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Kasatgas COVID-19,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers bersama pers bersama Menteri Sosial dan
Mendagri, Tito: Pemda Segera Salurkan Program Perlindungan Sosial Dan Stimulan Ekonomi
“Ada dua hal yang perlu dibantu, yang pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial, yang kedua adalah stimulan ekonomi terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan
Petugas PPKM Darurat, Presiden Jokowi: Jangan Keras Dan Kasar Tetapi Harus Tegas Dan Santun
“Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada (pemerintah) daerah, agar jangan keras dan kasar, (tetapi harus) tegas dan santun. Tapi sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil membagi beras, itu mungkin bisa sampai pesannya,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM Darurat secara virtual, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat,
Mendagri, Tito: Mulai Dari Gubernur Hingga Bupati/Walikota Agar Percepat Penyaluran Bansos Dan Jarinng Pengaman Sosial Dari APBD
“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2021. Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah mulai