[MANTUL] IMF Dan Bank Dunia Tawari Bantuan, Menkeu Sri Mulyani: Kita Gunakan Seluruh Resource Yang Ada Untuk Bersama Perangi Covid-19

“Kita juga sudah bertemu dengan DPR untuk bisa menyampaikan apabila defisitnya di atas 3 persen maka kita akan melakukan relaksasi terhadap batasan defisit tersebut. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita, di dalam rangka untuk meminimalkan kemungkinan dampak,” ujar Menkeu, Sri Mulyani saat memberikan keterangan usai mendampingi Presiden dalam acara

Menkeu Sri Mulyani: 3 Langkah Moneter Hadapi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

“Maka tadi disebutkan IMF-World Bank akan melakukan dan mengidentifikasi untuk negara-negara low income country yang memiliki highly indebted kemungkinan akan dilakukan suatu mekanisme melakukan restructuring atau debt restructuring kepada negara-negara yang termasuk dalam kelompok highly indebted low income country. Inilah yang sedang dilakukan di dalam upaya G20,” imbuh Menkeu usai mendampingi

Hadapi Dampak Covid-19, Menaker Atur Kebijakan Bagi Pelaku Usaha Dan Pekerja Hadapi

"Kita tetap mencegah penularan penyebaran virus (Covid-19) tapi usaha tetap jalan," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan covid-19 yang

Sikapi Dampak Covid-19, Presiden Jokowi: Anggaran Yang Berkaitan Perjalanan Dinas Dan Pertemuan Yang Tidak Penting Di HOLD Dulu

“Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 16 Maret

KEREN NI! Seskab Pramono Anung: Pemerintah Fokus Pembangunan SDM, Dekatkan Industri Dengan Pendidikan

“Kita sedih melihat anak-cucu kita yang sekolah membawa tas penuh dengan semua buku yang sangat berat. Mereka kehilangan kegembiraan, tidak ada wajah optimisme, mau berangkat sekolah selalu terburu-buru karena buku dan tugasnya begitu banyak,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, saat memberikan kuliah umum, sekaligus menjadi penguji pada ujian akhir

Gaspoll #ReformasiBirokrasi Presiden Jokowi: Pemangkasan Eselon 3 dan 4 Karena Pemerintah Butuh Kecepatan Bekerja

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, bahwa pemangkasan eselon 3 dan 4 di dalam birokrasi yang akan dilakukan mulai tahun 2020 mendatang dilakukan karena pemerintah butuh kecepatan dalam bekerja, butuh kecepatan dalam memutuskan, butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan sekarang ini begitu sangat cepatnya. “Kita tidak ingin memotong income,

Lompatan Jauh Era Industri 4.0, Presiden Jokowi: 2020 Pangkas Eselon, Gantinya Artificial Intelligence

Presiden Jokowi menegaskan, orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata. Panjangnya rantai pengambilan keputusan juga harus bisa dipotong, dipercepat dengan penerapan teknologi. “Bahkan saya sudah minta eselon 3 dan 4 untuk ditiadakan, sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat,” ungkap Presiden seraya menambahkan,

#ReformasiBirokrasi Presiden Jokowi: Ajukan ‘Omnibus Law’, Maaf Eselon IV Dan III Kita Pangkas Tahun 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan, pada bulan Desember ini, pemerintah akan mengajukan omnibus law kepada DPR, dan bulan Januari lagi juga akan mengajukan lagi omnibus law yang ke-2 kepada DPR. “Sehingga terjadi sebuah kecepatan dalam dunia usaha, apabila ingin menanamkan modalnya. Inilah yang kita namakan undang-undang cipta lapangan pekerjaan,” kata Presiden Jokowi

#ReformasiBirokrasi Presiden Jokowi: Eselon 3 Dan 4 Ditiadakan Supaya Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

Menurut Presiden, birokrasi haru berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja cepat beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh anggota KORPRI untuk terus menerus bergerak mencari terobosan, terus menerus melakukan inovasi. “Pelayanan yang ruwet, yang berbelit-belit, dan yang menyulitkan rakyat, harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi,”

#MoU Kepala BKPM Bahlil: Investasi Hyundai Serap 3.500 Tenaga Kerja Dilakukan di Bekasi Dan Akan Berlanjut

Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengaku bahagia menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara pemerintah Indonesia yang diwakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan CEO Hyundai Motor Company, Won Hee Lee untuk investasi mobil, di pabrik Hyundai Motor Company, Ulsan, Korea Selatan (Korsel), Selasa (26/11)

Top