[MANTUL] Ketua TP PKK Kab. Sleman Sri Kustini: Menjaga Komunikasi Keluarga Adalah KUNCI MENUJU GENERASI EMAS

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Kabupaten Sleman kembali mengadakan Temu Forum Puspa “Semanggem” (Semangat Melindungi Generasi Emas), di Rumah Dinas Bupati Sleman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama menanggulangi aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Rabu, 11

#Gaspoll Presiden Jokowi: Per November 2019, Penerbitan Setifikat Tanah Sudah Capai 8,5 Juta

Presiden Joko Widodo menyampaikan kegembiraannya atas perkembangan penerbitan sertifikat bidang tanah di tanah air. Jika sebelumnya, setiap tahun hanya bisa menerbitan 500 ribu sertifikat, saat ini untuk 2019 sampai November saja sudah 8,5 Juta bidang tanah yang memperoleh sertifikat. Presiden mengaku ingat, pada akhir 2014 lalu dirinya mendapat laporan bahwa ada

Kementerian PUPR: Pembangunan 2 Tower Rusun Nusakambangan Berkwalitas Apartemen

Dua tower Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2018 di Nusakambangan. Pertama adalah Rusun untuk ASN Lajang dibangun setinggi empat lantai dan unit hunian sebanyak 50 kamar. Daya tampung Rusunawa masing-masing kamar adalah empat orang sehingga total daya tampungnya sebanyak

Kementerian PUPR: Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Pemerintah Bangun Rusun Dan Rusus Petugas Lapas Nusakambangan

“Rusun yang kami bangun untuk petugas Lapas Nusakambangan ini bukan sekedar hunian vertikal biasa. Tapi kualitasnya seperti apartemen jadi nyaman untuk ditempati petugas beserta keluarganya,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat Peresmian Rusun dan Rusus ASN di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (22/8). Pembangunan Rusun

#EdisiProgramSubsidi RAPBN 2020 Subsidi Bunga Kredit Rp 18.516,1 M Dan Pajak Sebesar Rp 12.236,7 M. Berupa Apa Saja Ya!

Dalam RAPBN tahun 2020, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp62,264,4 triliun, atau lebih rendah Rp7,521,0 triliun bila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp69,785,4 miliar. ubsidi nonenergi terdiri atas subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sedangkan anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun

#IndonesiaBekerja Kementerian PUPR : Program Sejuta Rumah Relevan Dilanjutkan Periode 2020-2024

“Capaian program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit. Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak. Sektor perumahan juga cukup

#IndonesiaBekerja Kementerian PUPR : Realisasi Program Sejuta Rumah Hingga 5 Agustus 2019 Capai 735.547 Unit

Pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit di tahun 2015 menjadi 1.132.621 juta unit pada tahun 2018. Secara keseluruhan selama periode 2015-2018 telah terbangun 3.542.318

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya : Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) Untuk Mengembangan Ekonomi Domestik

Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Reforma Agraria, PPTKH dan HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA dari Kawasan Hutan, di Jakarta, Senin (5/8). Pemerintah mencadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 938.879 hektare dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektare pada 20 provinsi untuk program Tanah Objek

Lewat Program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), Pemerintah Siapkan 938 Ribu Hektar Tanah HPK Untuk Rakyat

Pemerintah mencadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 938.879 hektare dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektare pada 20 provinsi untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Di samping itu, pemerintah telah mencadangkan TORA dari hasil adendum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (izin Hutan Tanaman

Top