Menteri KKP, Wahyu Trenggono: Tahun 2021, Program Padat Karya Sektor kelautan Siap Serap 4.600 Tenaga Kerja

"Kami akan mengkaji lagi, sedapat mungkin kegiatan-kegiatan ini dikerjakan oleh tenaga kerja manusia. Tahun 2021 ada delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405.609.970.000. Kegiatannya meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan KJA budidaya laut, kluster kawasan tambak udang, dan kluster kawasan tambak udang milenial (MSF)," ujar Menteri Kelautan

Menteri PPN/Kepala Bappenas,  Suharso Monoarfa: Perlu Investasi Rp226,4 Triliun Untuk Mengembangkan Korporasi Petani Dan Nelayan

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar dan sebuah korporasi sehingga memiliki ekonomic skill sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudahkan petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, membangun informasi, mengakses teknologi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat pemasarannya. Pola pikir juga

Kepala Bappenas. Suharso: Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan Dalam Rencana Pembangunan Nasional

“Kebijakan Pemerintah untuk sektor kemaritiman, perikanan dan kelautan akan selalu berpihak pada masyarakat. Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan adalah salah satu langkah nyata Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat,” ujar Menteri

Presiden Jokowi: Empat Skema Insentif Bagi Petani Dan Nelayan Untuk Jaga Ketersediaan Bahan Pokok Di Tengah COVID-19

“Saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini,” ujar Presiden Joko Widodo saat bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020. Pemerintah menyiapkan empat skema yang dapat ditempuh untuk

Menlu Retno: Jepang Hibahkan Kapal Pengawas Perikanan Dan Kembangkan Industri Pariwisata Di Natuna

Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menlu Jepang Motegi Toshimitsu dalam pertemuan ke-7 Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan, dirinya dan Menlu

(Menlu) Retno Marsudi: Presiden Joko Widodo Ajak Jepang Investasi Pengembangan Pulau-Pulau Terluar.

“Jadi sekali lagi ini adalah isu yang sudah cukup lama dibahas, Presiden menyampaikan kembali karena Presiden juga baru dari Natuna dan intinya pesan Presiden adalah pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat,” ucap Menlu. Tentu saja, selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar, menurut Menlu, kalau dengan Jepang investasi di bidang infrastruktur

Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Jepang, Presiden Jokowi Ajak Investasi ‘Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu’ Di Natuna

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu beserta delegasi pada Jumat, 10 Januari 2020. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Motegi ke Indonesia ini merupakan yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang setelah menjabat posisi tersebut pada 11 September 2019 lalu. Dalam kesempatan

Menko Maritim Dan Investasi, Luhut: Kita Tindak Satu Per Satu Perusahaan Yang Monopoli Tol Laut

Tol laut merupakan kebijakan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Program ini berjalan sejak 2016 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi marah setelah mendengar isu soal monopoli dalam praktik tol laut di Indonesia. Ada perusahaan yang melakukan monopoli dan mengatur harga angkutan tol laut. "Akhir-akhir ini rute-rute yang ada ini barang-barangnya dikuasai swasta, sehingga

Ini Yang Membongkar! Presiden Jokowi Marah Tol Laut Di Kuasai Swasta

Presiden Joko Widodo  menggelar rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 30 Oktober 2019. Jokowi mengungkapkan kejengkelannya lantaran proyek tol laut yang justru dikuasai oleh sektor swasta nasional. "Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang

Top