Mensos, Risma: Kami ‘Tengelamkan’ Data Ganda Sebanyak 21,156 Juta Penerima Bansos

“Kami telah ‘menidurkan’ data ganda sebanyak 21,156 juta. Jadi kami meminta agar daerah segera mengusulan nama-nama penerima bantuan. Masukan data baru kami buka karena kan ada yang meninggal, ada yang pindah, dan sebagainya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam jumpa pers peluncuran “New DTKS” di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu, 21

Program ATENSI Kemensos Wujud Nyata Pemerintah Hadir Rehabilitasi Sosial Masyarakat

Mensos mengamanatkan bahwa Permensos yang dibuat perlu menyesuaikan arahan Presiden Jokowi yang mengharuskan Kementerian/Lembaga melakukan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada. Permensos ATENSI ini penyederhanaan dari 13 Permensos yang telah ada sejak tahun 1996 terkait rehabilitasi sosial. Permensos ATENSI yaitu untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah

Mendikbud Nadiem: Dorong Transformasi Pendidikan Di Papua Barat

“Saya senang mendengar bahwa peralatan TIK yang disalurkan bermanfaat bagi para guru dan siswa. Saya senang diminta lebih banyak lagi. Itu artinya digunakan. Mereka yang benar-benar butuh pemerataan tersebut, butuh akses internet yang berimbang sama seperti di kota. Pemerataan ini terus diupayakan pemerintah,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem

GOOD NEWS! Mendikbud, Nadiem: Tahun 2021, Besaran Dana BOS Didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Naik Signifikan

"Mulai 2021 daerah 3T per anak akan menerima (dana BOS) secara signifikan lebih besar daripada sekolah besar di kota yang lebih mapan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mengumumkan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) akan diperbesar mulai tahun

Mendikbud Nadiem Makarim: Kesempatan Satu Juta Guru Honorer Untuk Menjadi PPPK

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi. PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. "Gaji dan tunjangan

Kementerian Agama: SKB 3 Menteri Sesuai Dengan Amanah Konstitusi

"Keluarnya SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah. Karena tujuannya justru untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah," tegas Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Jakarta,

Wapres K.H. Ma’ruf Amin: Aturan Siswi Non Muslim Berjilbab di Sekolah Tidak Tepat Secara Agama Dan Kenegaraan

“Agama juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu, memaksakan aturan paksa untuk non muslim memakai jilbab saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari keagamaan juga tidak benar,” ucap Wapres K.H. Ma’ruf Amin ketika menjadi nara sumber pada program Mata Najwa

Mendagri, Tito: Ajarkan Toleransi Dalam Keberagaman Sejak Dini

“Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” terang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam peluncuran

Menag Yaqut Cholil: Jangan Paksakan Seragam Beratribut Keagamaan Ke Siswa

“Lahirnya Keputusan Bersama Tiga Menteri ini sebagai upaya kita untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat kita. Bukan memaksakan supaya sama tapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif bukan hanya simbolik,” terang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara daring, Jakarta, Rabu, 3 Februari

SKM 3 Menteri, Mendikbud Nadiem: Sekolah Negeri Tak Boleh Wajibkan Atau Larang Seragam Khusus Agama

"Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, diversivitas apa pun. Berarti semua yang mencakup di dalam SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Top