DPRD Buleleng Terima Nota Pengantar Bupati Atas Ranperda Perubahan APBD–TA 2020

Bupati Buleleng yang diwakili oleh Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG, menyampaikan Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna Dewan, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng, Jumat, 28 Agustus 2020. Rapat dipimpin

DPRD Buleleng Usulkan Skema Baru Permasalah JKN

Hal ini diungkapkan anggota badan anggaran DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 antara Badan Banggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Buleleng, diruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Kamis, 27 Agust us 2020. Menurutnya, Buleleng tidak perlu mengejar UHC karena ada

Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya.SH Menyerahkan Hadiah Lomba HUT RI Ke-75

Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya.SH menghadiri Lomba Karaoke antar pimpinan SKPD dan Umum yang digelar Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Guntur media dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke -75 Dalam kesempatan itu, Gede Suradnya berkesempatan ikut menyerahkan hadiah bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd kepada para juara.Perlu

Ketua MPR, Bamsoet: Pariwisata Bali Di Buka, Roda Ekonomi Dan Sosial Bergerak Kembali

"Di tahap II mulai 31 Juli 2020, aktivitas sektor pariwisata akan dibuka lebih luas. Bali siap menyambut kembali wisatawan domestik. Hingga nanti pada 11 September 2020, Bali siap menyambut kembali wisatawan asing. Agar tahapan ini berjalan sesuai rencana, masyarakat dan seluruh stakeholder industri pariwisata Bali harus bergotongroyong, mengedepankan protokol kesehatan

Ketua MPR, Bambang Soesatyo: Buka Pariwisata Di Bali Harus Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

"Di tahap II mulai 31 Juli 2020, aktivitas sektor pariwisata akan dibuka lebih luas. Bali siap menyambut kembali wisatawan domestik. Hingga nanti pada 11 September 2020, Bali siap menyambut kembali wisatawan asing. Agar tahapan ini berjalan sesuai rencana, masyarakat dan seluruh stakeholder industri pariwisata Bali harus bergotongroyong, mengedepankan protokol kesehatan

TOK! Ketua MPR, Bamsoet: Pimpinan MPR Dan Pemerintah Sepakat Hentikan Sementara Pembahasan RUU HIP

“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI. Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa. Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup

[TOK] Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

“Dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers mengenai Omnibus Law tentang RUU Cipta Kerja, yang sekarang ini sudah berada di DPR, Jumat, 24 April 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kemarin

Ketua DPR, Bambang Soelistyo: Soal RUU KUHP, Tidak Diputuskan Selasa (24/9)

Setelah bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9) siang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan tidak akan mengambil keputusan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Sidang Paripurna yang akan digelar Selasa (30/9) besok. “Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya. Masih ada

Ketua DPR Bambang Soesatyo: Diminta Presiden, DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP

“Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (21/9). Pimpinan DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Top